APBD Kabupaten Labuhanbatu adalah uang rakyat. Datangnya dari pajak, retribusi, dan dana pusat. Tujuannya satu: untuk menyejahterakan masyarakat.
Karena itu, pertanyaannya sederhana: jika ini uang rakyat, mengapa rakyat tidak berhak tahu secara detail kemana uang itu pergi?
Transparansi anggaran hari ini bukan lagi wacana. Ia adalah kebutuhan mendesak. Ada 3 alasan utama mengapa Pemkab Labuhanbatu harus segera mewujudkan “APBD Terbuka”.
Pertama, untuk mencegah korupsi.
Ruang gelap melahirkan praktik kotor. Ketika perencanaan dan realisasi anggaran tertutup, maka potensi mark-up proyek, kegiatan fiktif, dan kebocoran anggaran akan besar. Data yang terbuka adalah vaksin paling ampuh agar pejabat berpikir dua kali sebelum menyalahgunakan wewenang.
Kedua, untuk memastikan program tepat sasaran.
Labuhanbatu masih punya banyak PR. Jalan-jalan yang masih rusak, angka stunting, pengangguran pemuda, dan UMKM yang perlu naik kelas. Dengan anggaran terbuka, kita bisa mengukur: berapa dana untuk kesehatan? berapa yang benar-benar sampai ke petani? Apakah program sudah sesuai kebutuhan di sembilan kecamatan? Tanpa data, evaluasi hanya jadi omong kosong.
Kita mengapresiasi semangat Bupati dr. Maya Hasmita untuk membawa perubahan. Untuk itu kami mendorong 3 langkah konkret:
1. Buat portal “Labuhanbatu Data Terbuka” yang update realisasi anggaran tiap bulan.
2. Libatkan mahasiswa dan pemuda dalam pengawasan anggaran di desa.
3. Sosialisasikan APBD dengan bahasa sederhana lewat media sosial.
Transparansi bukan untuk melemahkan pemerintah. Justru sebaliknya. Transparansi menguatkan, karena pemerintahan yang bersih akan didukung penuh oleh rakyatnya.
Sudah saatnya kita bergerak dari “asal bapak senang” menuju “asal rakyat tahu”. Karena Labuhanbatu yang maju, harus dimulai dari anggaran yang jujur.
*Baginda Sagala (Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya)
