labuhanbatukini.id, SIMALUNGUN – Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara yang digelar pada 8–10 Mei 2026 di Parapat, Kabupaten Simalungun, dipastikan menjadi arena pertarungan arah organisasi yang tidak lagi biasa. Perubahan sistem kepemimpinan dari model ketua tunggal ke presidium kolektif menjadi titik krusial yang akan menentukan wajah KAHMI Sumut lima tahun ke depan.
Sistem presidium yang akan memilih lima hingga tujuh pimpinan sekaligus dinilai sebagai langkah progresif, namun juga berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan jika tidak dijalankan dengan disiplin kolektif dan integritas tinggi. Skema ini menuntut kepemimpinan yang solid, bukan kompromi pragmatis.
Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Armansyah Harahap bersama Sekretaris Yenny Susanti Siregar menegaskan bahwa proses penjaringan calon tidak boleh tercemar praktik transaksional.
“Integritas adalah harga mati. Tidak boleh ada politik uang dalam proses ini,” tegas sumber resmi Pansel.
Seluruh tahapan telah dilalui, mulai dari sosialisasi sejak Februari, pendaftaran bakal calon pada 8–15 April, verifikasi berkas, hingga forum bedah visi-misi. Penetapan calon dilakukan pada 1–5 Mei 2026, dan hasilnya akan diuji dalam pleno Muswil.
Namun, di tengah proses yang diklaim ketat tersebut, sorotan publik justru mengarah pada sejauh mana komitmen panitia dan peserta menjaga marwah organisasi dari kepentingan sempit.
Penantang Baru Guncang Peta Kekuatan
Kontestasi kali ini tidak berjalan datar. Munculnya nama Ade Parlaungan Nasution sebagai penantang baru membawa dinamika berbeda. Ia menawarkan gagasan “Tauhid Sosial”, sebuah pendekatan yang menekankan peran nyata alumni dalam menjawab ketimpangan sosial di Sumatera Utara.
Gagasan ini langsung mengusik pola lama yang selama ini dinilai sebagian kalangan terlalu elitis dan jauh dari persoalan riil masyarakat.
Jagul Tanjung, mantan Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2017–2018, saat ditemui labuhanbatukini.id, Minggu 3 Mei 2026 menyebutkan, kehadiran Ade sebagai faktor pembeda.
“Kita butuh figur yang paham realitas, bukan sekadar simbol. Ade membawa perspektif baru yang lebih membumi,” ujarnya.
Menurutnya, representasi tokoh dari kawasan pantai timur Sumatera menjadi penting untuk memecah dominasi kelompok tertentu dalam struktur kepemimpinan.
“Ini momentum pemerataan. KAHMI Sumut tidak boleh terus berputar pada lingkaran yang sama,” tegasnya.
Ia juga mendorong Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sumatera Utara untuk tidak bersikap pasif dalam menentukan arah organisasi.
Ujian Integritas dan Arah Organisasi
Muswil VII ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Ini adalah ujian terbuka: apakah KAHMI Sumut mampu melahirkan kepemimpinan kolektif yang benar-benar bekerja untuk umat dan daerah, atau justru terjebak dalam kompromi elit yang berulang.
Dengan sistem presidium, tidak ada lagi ruang bagi kepemimpinan simbolik. Setiap figur dituntut memiliki kapasitas, keberanian, dan rekam jejak yang teruji.
Jika proses ini gagal menjaga integritas, maka perubahan sistem hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Sebaliknya, jika dijalankan dengan konsisten, Muswil VII bisa menjadi titik balik kebangkitan KAHMI Sumut sebagai kekuatan moral dan intelektual di daerah.
Publik alumni HMI kini menunggu: apakah Muswil ini akan melahirkan arah baru, atau sekadar mengulang pola lama dengan wajah berbeda.(MS/Red)
