Ada fenomena yang agak menggelikan dalam politik daerah: ketika angka pembangunan bagus, orang sibuk mencari alasan untuk mengatakan itu bukan prestasi. Ketika angka buruk, pemerintah langsung dituding sebagai penyebabnya.
Logika seperti ini tentu tidak sehat.
Ketika PDRB Labuhanbatu berada pada posisi tinggi, muncul suara bahwa itu semata-mata karena perkebunan, perdagangan, atau aktivitas ekonomi masyarakat.
Benar.
Tetapi hanya separuh benar. Sebab kalau pemerintah sama sekali tidak punya peran dalam ekonomi daerah, lalu untuk apa ada kebijakan pembangunan, APBD, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kemudahan investasi dan perencanaan ekonomi daerah?
Jangan gunakan statistik secara selektif. Kalau angka buruk hendak dibebankan kepada pemerintah, maka angka baik juga tidak boleh serta-merta dianggap tidak memiliki hubungan dengan kualitas kepemimpinan pemerintah daerah.
Di sinilah kita perlu jujur membaca PDRB Labuhanbatu. Bupati Tidak Menciptakan PDRB, Tetapi Bupati Menentukan Banyak Hal yang Membuatnya Tumbuh
Mari kita luruskan sejak awal. Tidak ada yang mengatakan Bupati seorang diri menciptakan PDRB, petani bekerja, pekebun bekerja, pedagang bekerja, pengusaha berinvestasi, pekerja menggerakkan produksi, masyarakat berbelanja. Merekalah aktor ekonomi yang sesungguhnya.
Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:
Apakah aktivitas ekonomi sebesar itu akan berkembang maksimal jika pemerintah daerah tidak menyediakan ekosistem yang mendukung?
Tentu tidak.
Jalan menentukan biaya distribusi, infrastruktur menentukan konektivitas, pelayanan menentukan kecepatan aktivitas usaha, perizinan menentukan kemudahan investasi, tata ruang menentukan arah pertumbuhan.
Kebijakan anggaran menentukan sektor mana yang diperkuat. Dan kepemimpinan menentukan apakah semua kebijakan itu bergerak dalam satu arah atau berjalan sendiri-sendiri.
Jadi, mengatakan “PDRB tinggi karena masyarakat” adalah benar. Tetapi mengatakan “karena itu pemerintah tidak punya peran” adalah kesimpulan yang keliru.
Jangan Berpura-pura Tidak Melihat Perubahan. Dalam politik, orang boleh berbeda pilihan. Boleh berbeda pendapat. Boleh mengkritik. Bahkan wajib mengkritik ketika pemerintah melakukan kesalahan.
Tetapi kritik akan kehilangan martabat ketika fakta sengaja dikecilkan hanya karena tidak sesuai dengan kepentingan politik.
Jika indikator ekonomi menunjukkan Labuhanbatu memiliki kekuatan ekonomi yang besar, maka fakta itu harus diakui.
Tidak perlu alergi terhadap prestasi hanya karena prestasi tersebut terjadi pada masa pemerintahan yang tidak kita dukung. Itulah kedewasaan politik.
Dan sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menjadikan angka PDRB sebagai alasan untuk berhenti bekerja.
Sebab rakyat tidak makan angka statistik. Rakyat tidak membayar sekolah anak dengan peringkat PDRB. Rakyat tidak memperbaiki rumah dengan grafik pertumbuhan ekonomi.
Mereka membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan usaha yang hidup. Mereka membutuhkan jalan yang layak. Mereka membutuhkan pelayanan yang cepat. Mereka membutuhkan kepastian. Mereka membutuhkan masa depan.
Karena itu, PDRB harus menjadi awal pembicaraan, bukan akhir pembicaraan.
Inilah Ujian Politik Bupati
Justru karena Labuhanbatu memiliki kekuatan ekonomi yang besar, beban politik Bupati menjadi lebih berat. Tidak ada lagi alasan untuk puas dengan pembangunan yang biasa-biasa saja.
Daerah dengan mesin ekonomi besar harus memiliki infrastruktur yang mengikuti pertumbuhan. Daerah dengan aktivitas perdagangan besar harus memiliki konektivitas yang kuat.
Daerah dengan potensi investasi harus memiliki birokrasi yang responsif. Daerah dengan banyak pelaku UMKM harus memiliki ekosistem usaha yang memungkinkan mereka naik kelas.
Dan daerah dengan PDRB tinggi harus memiliki ambisi pembangunan yang juga tinggi. Kalau mesin ekonominya besar tetapi kualitas pembangunannya tertinggal, itu bukan keberhasilan yang boleh dirayakan berlebihan. Itu justru pekerjaan rumah.
Karena itulah Bupati harus mengambil posisi yang jelas:
bukan sekadar menjaga apa yang sudah ada, tetapi mendorong Labuhanbatu menuju level ekonomi berikutnya.
Politik Anggaran Harus Mengikuti Politik Pertumbuhan
Di sinilah kepemimpinan diuji lebih serius. APBD bukan sekadar daftar belanja. APBD adalah pernyataan politik tentang apa yang dianggap penting oleh pemerintah.
Jika pertumbuhan ekonomi membutuhkan konektivitas, maka infrastruktur harus mendapatkan perhatian.
Jika masyarakat membutuhkan lapangan kerja, maka kebijakan ekonomi harus mendorong investasi dan produktivitas.
Jika UMKM menjadi bagian penting dari ekonomi daerah, maka mereka tidak boleh hanya dijadikan objek seremoni.
Jika komoditas menjadi kekuatan utama, maka pemerintah harus mulai berpikir bagaimana menciptakan nilai tambah.
Dengan kata lain:
Uang rakyat harus mengikuti arah pembangunan yang ingin dicapai.
Dan di sinilah Bupati tidak bisa bersembunyi di balik birokrasi. Bupati adalah pemegang kendali politik pemerintahan daerah.
Karena itu, berhasil atau tidaknya sebuah agenda pembangunan pada akhirnya juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepemimpinannya.
Jangan Bangga Hanya Karena Peringkat
Ada satu jebakan yang harus dihindari. Jangan sampai PDRB tinggi membuat pemerintah merasa sudah menang.
Peringkat tinggi bukan garis finish. Justru itu garis start. Sebab pertanyaan berikutnya akan semakin keras:
Mengapa ekonomi besar tetapi sebagian masyarakat masih merasa sulit?
Mengapa aktivitas perdagangan besar tetapi sebagian pelaku usaha masih kesulitan berkembang?
Mengapa investasi tumbuh tetapi lapangan kerja berkualitas belum cukup?
Mengapa daerah kaya aktivitas ekonomi tetapi nilai tambah belum sepenuhnya tinggal di daerah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan serangan terhadap pemerintah.
Itu adalah konsekuensi logis dari ambisi membawa Labuhanbatu naik kelas. Kalau ingin dipuji karena PDRB tinggi, pemerintah juga harus siap diuji dengan pertanyaan tentang distribusi manfaatnya.
Bupati Harus Mengubah Angka Menjadi Cerita yang Dirasakan Rakyat
Di sinilah politik pembangunan menemukan maknanya. PDRB adalah angka. Tetapi pekerjaan adalah cerita. Pendapatan keluarga adalah cerita. UMKM yang berkembang adalah cerita. Jalan yang membuat biaya angkut turun adalah cerita.
Investasi yang membuka lapangan kerja adalah cerita. Anak muda yang memperoleh pekerjaan di daerah sendiri adalah cerita. Dan ketika semua itu terjadi, barulah masyarakat bisa berkata:
“Ya, pertumbuhan ekonomi itu memang terasa.”
Itulah target yang seharusnya dikejar Bupati.
Bukan sekadar membuat Labuhanbatu terlihat hebat di atas kertas. Tetapi membuat masyarakat merasakan bahwa daerah mereka memang sedang bergerak maju.
Yang Perlu Dilawan Bukan Kritik, Tetapi Mentalitas Rendah Target
Labuhanbatu tidak membutuhkan politik yang sibuk mencari-cari alasan untuk mengecilkan capaian. Labuhanbatu juga tidak membutuhkan pemerintah yang cepat puas. Yang dibutuhkan adalah keberanian memasang target lebih tinggi.
Jika PDRB sudah tinggi, naikkan produktivitas.
Jika perdagangan sudah kuat, perkuat distribusi. Jika investasi sudah ada, kejar investasi berkualitas. Jika infrastruktur mulai dibangun, pastikan mengikuti kebutuhan pertumbuhan. Jika ekonomi tumbuh, pastikan masyarakat lokal ikut tumbuh.
Jangan biarkan Labuhanbatu hanya menjadi besar secara ekonomi, tetapi kecil dalam ambisi pembangunan.
Pada Akhirnya, Rakyat yang Menjadi Hakim
Politik boleh membuat klaim. Media boleh membuat judul. Pemerintah boleh mempublikasikan capaian. Lawan politik boleh membuat kritik.
Tetapi pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai.
Apakah jalan lebih baik?Apakah usaha lebih mudah?Apakah ekonomi lebih hidup?Apakah lapangan kerja bertambah?Apakah pelayanan pemerintah semakin cepat?
Apakah investasi memberikan manfaat?
Apakah kehidupan masyarakat semakin baik?
Jika jawabannya ya, maka kepemimpinan tersebut memiliki alasan untuk mendapatkan apresiasi.
Jika jawabannya tidak, maka angka setinggi apa pun tidak akan cukup untuk menutupinya. Karena itu, tingginya PDRB Labuhanbatu jangan diperdebatkan dengan cara kekanak-kanakan. Jangan pula dijadikan alat propaganda kosong.
Baca secara jujur.
Ada kekuatan ekonomi masyarakat di sana. Ada peran dunia usaha di sana. Ada potensi daerah di sana. Dan ada pula tanggung jawab kepemimpinan pemerintah daerah untuk memastikan semuanya bergerak dalam arah yang benar.
Maka kepada mereka yang sibuk mengatakan bahwa PDRB tinggi “bukan karena pemerintah”, jawabannya sederhana:
Memang bukan pemerintah yang bekerja sendirian. Tetapi pemerintah yang baik tahu bagaimana membuat kerja keras masyarakat menghasilkan dampak yang lebih besar.
Dan kepada pemerintah, pesannya juga jelas:
Jangan puas.
PDRB tinggi bukan tiket untuk meminta tepuk tangan. PDRB tinggi adalah mandat untuk bekerja lebih keras.
Jika itu berhasil dilakukan, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang membawa Labuhanbatu keluar dari sekadar daerah potensial menjadi daerah yang benar-benar berdaya saing.
Sebab daerah tidak naik kelas karena slogan. Daerah naik kelas karena keberanian mengambil keputusan, konsistensi menjalankan kebijakan, dan kemampuan mengubah potensi menjadi kesejahteraan.
Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Labuhanbatu memiliki kekuatan ekonomi. Data sudah menunjukkan kekuatannya.
