Medan – DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-78 Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (15/4/2026).
Di balik seremoni bertema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, forum ini menampilkan dua wajah pembangunan: capaian makro yang diklaim membaik, sekaligus pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan kolaborasi sebagai kunci percepatan pembangunan. Namun, pernyataan itu beriringan dengan pengakuan atas persoalan mendasar yang masih membelit daerah.
Capaian Tercatat, Kualitas Dipertanyakan
Pemprov memaparkan pertumbuhan ekonomi 4,53% dengan kontribusi 23,52% terhadap Pulau Sumatera. IPM berada di 76,47 poin, kemiskinan 7,24% (di bawah nasional 8,25%), dan pengangguran terbuka 5,32%.
Di atas kertas, indikator ini menunjukkan tren positif. Namun, angka-angka tersebut belum sepenuhnya menjawab kesenjangan kualitas hidup antarwilayah, terutama di daerah pesisir, kepulauan, dan kawasan pedalaman.
PDRB tumbuh 5,23% dengan pendapatan per kapita Rp78,31 juta, sementara gini rasio 0,283 menunjukkan ketimpangan relatif terkendali, meski distribusi manfaat pembangunan masih menjadi sorotan.
Lingkungan dan Tata Kelola: Maju, Tapi Rentan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin, disertai penurunan emisi 25,78 juta ton CO2e. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor, masih berulang.
“Penguatan mitigasi dan penataan ruang tidak bisa ditunda,” tegas Gubernur.
Di sektor birokrasi, IPP 4,27 (A-), SAKIP 69,11 (B), dan kepuasan publik 95,62 poin menjadi indikator perbaikan layanan.
Opini WTP dari BPK RI yang diraih 11 kali berturut-turut memperkuat klaim tata kelola. Meski demikian, efektivitas implementasi kebijakan tetap menjadi ukuran yang lebih substantif dibanding sekadar capaian administratif.
Narkoba dan SDM: Alarm Keras Pemerintah
Isu paling tajam disampaikan Gubernur terkait tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut. Persoalan ini dinilai mengancam kualitas SDM dan masa depan generasi muda.
“Kita butuh langkah luar biasa dan berkelanjutan. Ini bukan masalah biasa,” ujarnya, menegaskan bahwa penanganan narkoba harus lintas sektor dan tidak bersifat seremonial.
HT Milwan Terima Penghargaan
Dalam momentum tersebut, Pemprov Sumut dan DPRD memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh daerah. Salah satunya HT Milwan, mantan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2019.
Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bobby Nasution itu menjadi pengakuan atas kontribusi HT Milwan dalam dinamika pemerintahan dan politik daerah.
DPRD Tekankan Arah Perbaikan
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto bersama unsur pimpinan lainnya. DPRD menegaskan bahwa usia ke-78 harus menjadi titik evaluasi, bukan sekadar perayaan.
“Sumut harus tumbuh tidak hanya dalam angka, tetapi juga dalam pemerataan dan keadilan,” ujar Sutarto.
Medan – DPRD Sumatera Utara menggelar Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-78 Sumatera Utara di Gedung DPRD, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (15/4/2026). Forum resmi bertema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi” ini memotret dua sisi pembangunan: indikator makro yang membaik, namun persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci percepatan pembangunan. Di saat yang sama, ia mengakui sejumlah tantangan mendasar masih membelit, mulai dari ketimpangan wilayah hingga ancaman narkotika.
“Kolaborasi harus berdampak nyata, bukan sekadar slogan,” kata Bobby dalam pidatonya.
Capaian Tumbuh, Pemerataan Dipersoalkan
Pemerintah Provinsi memaparkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53 persen dengan kontribusi 23,52 persen terhadap Pulau Sumatera. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 76,47 poin, tingkat kemiskinan 7,24 persen (di bawah nasional 8,25 persen), serta pengangguran terbuka 5,32 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh 5,23 persen dengan pendapatan per kapita Rp78,31 juta. Gini rasio 0,283 menunjukkan ketimpangan relatif terkendali.
Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Kesenjangan masih terasa di wilayah pesisir, kepulauan, dan pedalaman yang belum menikmati distribusi pembangunan secara optimal.
Lingkungan dan Tata Kelola: Indikator Naik, Risiko Nyata
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin dengan penurunan emisi sebesar 25,78 juta ton CO2e. Meski demikian, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor masih berulang di sejumlah daerah.
“Penguatan mitigasi dan penataan ruang tidak bisa ditunda,” ujar Bobby.
Di sektor birokrasi, Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) 4,27 (A-), SAKIP 69,11 (B), dan tingkat kepuasan publik 95,62 poin menunjukkan tren perbaikan layanan. Pemerintah juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-11 kalinya.
Meski demikian, DPRD menilai capaian administratif belum cukup tanpa efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
Narkoba Jadi Alarm Serius
Sorotan tajam disampaikan Gubernur terkait tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut. Ia menyebut persoalan ini sebagai ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Kita butuh langkah luar biasa dan berkelanjutan. Ini bukan masalah biasa,” tegasnya.
Pemerintah diminta memperkuat pendekatan lintas sektor yang tidak berhenti pada program seremonial, melainkan menyasar pencegahan dan penindakan secara konsisten.
HT Milwan Terima Penghargaan
Dalam rangkaian paripurna, Pemprov dan DPRD memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh daerah. Salah satunya HT Milwan, mantan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2019.
Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bobby Nasution tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi HT Milwan dalam dinamika pemerintahan dan politik daerah.
DPRD: HUT Harus Jadi Momentum Evaluasi
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sutarto bersama unsur pimpinan lainnya. DPRD menegaskan peringatan hari jadi tidak boleh berhenti pada seremoni.
“Sumut harus tumbuh tidak hanya dalam angka, tetapi juga dalam pemerataan dan keadilan,” ujar Sutarto.
Paripurna HUT ke-78 ini menegaskan bahwa di tengah klaim capaian, pekerjaan rumah pembangunan Sumatera Utara masih menuntut konsistensi, keberanian kebijakan, dan kolaborasi yang benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.(MS)
