labuhanbatukini.id
LABUHANBATU — Ketimpangan pembangunan di kawasan pesisir Labuhanbatu kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya potensi sektor perikanan dan perkebunan yang menopang ekonomi daerah, masyarakat Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, dan Panai Hulu masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang rapuh, sulitnya akses BBM subsidi, hingga tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok.
Persoalan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai NasDem, HT Milwan, melaksanakan Reses III Tahun Sidang II 2025/2026 di sejumlah desa pesisir Labuhanbatu, Selasa (26/5/2026).
Berbeda dengan agenda seremonial, reses tersebut difokuskan ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini dinilai belum tersentuh pembangunan secara maksimal.
Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, kawasan penghubung menuju Labuhanbatu Selatan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses pendidikan menengah atas.
Dalam dialog bersama warga, keluhan utama mengarah pada kondisi Jembatan Sei Rakyat di atas Sungai Berumun. Jembatan sepanjang sekitar 255 meter itu merupakan akses vital penghubung Panai Tengah, Panai Hulu, Panai Hilir hingga jalur darat menuju Panipahan, Provinsi Riau.
Setiap hari, jembatan tersebut dilalui kendaraan pengangkut hasil perkebunan, hasil laut, sembako, serta mobilitas masyarakat pesisir. Namun warga menilai kondisi pondasi jembatan membutuhkan penanganan segera guna mencegah risiko yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Tokoh pemuda Labuhanbatu, Tengku Muhammad Arif Akbar, menegaskan Jembatan Sei Rakyat merupakan urat nadi perekonomian kawasan pesisir.
“Jika akses ini terganggu, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir ikut lumpuh. Distribusi hasil laut tersendat, harga kebutuhan pokok meningkat, dan masyarakat kembali bergantung pada boat penyeberangan,” ujarnya.
Arif mendesak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan penguatan pondasi jembatan serta menyiapkan jalur tambahan untuk mengurangi kepadatan transportasi.
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pesisir masih sangat terasa, meski kawasan Panai merupakan salah satu daerah penghasil sektor perikanan dan perkebunan di Labuhanbatu.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan melaut. Minimnya distribusi BBM resmi membuat nelayan terpaksa membeli bahan bakar dengan harga lebih tinggi, sehingga biaya operasional meningkat dan pendapatan masyarakat terus tertekan.
“Nelayan membeli BBM dengan harga mahal karena akses distribusi resmi sangat terbatas. Kondisi ini berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat kecil,” kata Arif.
Ia meminta pemerintah membuka akses pembangunan pangkalan BBM khusus nelayan di wilayah pesisir agar distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran.
Sementara itu, tokoh masyarakat pesisir, H. Sugimanto, menilai pembangunan kawasan pantai selama ini belum berjalan adil dibandingkan wilayah lain di Labuhanbatu.
“Wilayah pesisir jangan hanya menjadi perhatian saat momentum politik. Masyarakat membutuhkan pembangunan nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Menurut Sugimanto, kawasan pesisir Labuhanbatu memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan dan pusat aktivitas ekonomi sejak masa kolonial Belanda.
Namun hingga kini, sejumlah desa masih menghadapi persoalan jalan rusak, terbatasnya layanan kesehatan, serta mahalnya biaya distribusi akibat buruknya akses transportasi.
Ia menilai kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting untuk membawa langsung persoalan masyarakat pesisir ke tingkat pengambilan kebijakan di Provinsi Sumatera Utara.
“Masyarakat tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin akses jalan yang layak, jembatan yang aman, dan perhatian terhadap kehidupan nelayan,” ujarnya.
Alhadi, staf pendamping HT Milwan, mengatakan kegiatan reses yang berlangsung sejak 17 hingga 26 Mei 2026 memang difokuskan ke daerah-daerah terpencil guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Seluruh aspirasi masyarakat dicatat untuk diperjuangkan di tingkat provinsi dan dibahas dalam agenda dewan,” katanya kepada awak media.
Pantauan di lapangan, kehadiran HT Milwan mendapat sambutan hangat dari masyarakat pesisir. Warga menilai kehadiran legislator tersebut memberi harapan baru karena turun langsung mendengar persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur, ekonomi nelayan, hingga kebutuhan dasar desa.
Di tengah laju pembangunan daerah, kawasan pesisir yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi pesisir timur Sumatera Utara dinilai berisiko terus tertinggal apabila tidak mendapat perhatian serius pemerintah.
Kini, masyarakat Panai menunggu langkah konkret pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab berbagai persoalan yang telah lama mereka hadapi.(Red)
