Labuhanbatukini.id, Jakarta — Sebanyak sekitar 200 wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipastikan mengikuti Diklat Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bekerja sama dengan PWI Pusat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten.
Finalisasi peserta dan kelengkapan kegiatan dilakukan Kemhan dan PWI Pusat pada Jumat (23/1/2026).
Para peserta dijadwalkan mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan, Bogor, selama tiga hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang juga Ketua Panitia HPN 2026, Zulmansyah Sekedang, menegaskan Diklat Bela Negara merupakan program strategis untuk memperkuat peran wartawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan independensi pers.
“Program ini dirancang untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan tanggung jawab sosial wartawan, sejalan dengan peran pers sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemhan dan PWI telah mematangkan rencana kegiatan melalui rapat koordinasi di Gedung A.H. Nasution, Kementerian Pertahanan RI, Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan lokasi pelatihan dialihkan dari Akademi Militer Magelang ke Bogor akibat padatnya agenda di Akmil.
“Karena jadwal di Akmil Magelang padat dan berbenturan, pelaksanaan dialihkan ke Pusdiklat Bela Negara Kemhan di Bogor agar kegiatan berjalan optimal,” kata Rico.
Diklat Bela Negara ini akan melibatkan pemateri dari berbagai kementerian, lembaga, serta kalangan akademisi, termasuk Universitas Pertahanan. Materi disusun berjenjang dan terukur dengan fokus pada penguatan nilai-nilai dasar bela negara, kepemimpinan, disiplin, dan solidaritas.
Wakil Ketua PWI Bidang Hankam TNI/Polri Badar Subur menjelaskan, konsep Diklat Bela Negara Wartawan PWI merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan PWI Pusat dan Menteri Pertahanan RI.
Pelatihan ini bertujuan membentuk wartawan yang tidak hanya profesional secara jurnalistik, tetapi juga memiliki ketangguhan mental dan komitmen kebangsaan.
“Diklat ini menekankan penguatan mental, disiplin, dan solidaritas wartawan sebagai bagian dari pertahanan bangsa dan negara,” ujarnya.
Dari sisi teknis, seluruh peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan berhak memperoleh Sertifikat Bela Negara setelah dinyatakan lulus.
Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Ferry Trisnaputra, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami siap dan merasa terhormat menyambut para wartawan PWI dalam Diklat Bela Negara ini,” katanya.
Dalam rapat koordinasi juga ditegaskan sejumlah tata tertib peserta, termasuk pembatasan penggunaan telepon genggam, larangan merokok di barak, serta pengaturan jam istirahat malam.
Aturan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari pembinaan disiplin, tanggung jawab, dan karakter kebangsaan selama pelatihan berlangsung.(Red).
