Labuhanbatukini.id, LABUHANBATU — Rektor Universitas Labuhanbatu, Ade Parlaungan Nasution, resmi menerima mandat sebagai salah satu Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam periode 2026–2031. Mandat itu diterima di tengah dinamika internal organisasi pasca Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumatera Utara.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Selasa malam, 19 Mei 2026, Ade menegaskan kepemimpinan di tubuh KAHMI tidak boleh dimaknai sebagai arena kemenangan personal, melainkan ruang pengabdian kolektif yang dituntut menjaga integritas organisasi dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Saya tidak memandang ini sebagai kemenangan individu, melainkan amanah kolektif yang harus dijalankan secara jujur, terbuka, dan berpijak pada kepentingan bersama,” kata Ade.
Ia juga menyinggung proses pengunduran diri Sugiat Santoso dari posisi presidium terpilih. Menurut Ade, keputusan tersebut merupakan sikap personal yang harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme organisasi yang demokratis.
Ade menilai, di tengah dinamika itu, KAHMI membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas internal tanpa kehilangan daya kritis sebagai kelompok intelektual dan moral di tengah masyarakat.
Sebagai peraih suara terbanyak berikutnya dalam forum Muswil, Ade kemudian menerima mandat untuk mengisi posisi presidium MW KAHMI Sumut.
Dalam keterangannya, Ade memetakan tiga agenda utama kepemimpinannya. Pertama, memperkuat kesinambungan organisasi melalui konsolidasi internal dan memastikan seluruh amanat Muswil tetap berjalan, terutama di bidang kaderisasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Ia menegaskan organisasi alumni tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni, melainkan harus menghadirkan kontribusi nyata terhadap persoalan sosial, pendidikan, dan pembangunan daerah.
“Kepemimpinan ini akan diarahkan untuk menjaga soliditas presidium, memperkuat komunikasi organisasi, dan memastikan seluruh amanat Muswil dijalankan secara transparan dan terukur,” ujarnya.
Agenda kedua adalah membangun kolaborasi lintas sektor. Ade menilai KAHMI tidak dapat bekerja secara eksklusif di tengah kompleksitas persoalan sosial dan politik di Sumatera Utara.
Karena itu, kata dia, organisasi perlu membuka ruang kemitraan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, kalangan akademisi, pers, dan kelompok masyarakat sipil.
Menurut Ade, keterbukaan terhadap dialog dan kritik merupakan syarat utama agar organisasi tetap relevan dan tidak terjebak dalam eksklusivisme elite.
Adapun agenda ketiga ialah penguatan kontrol dan akuntabilitas organisasi. Ade menegaskan kepemimpinan KAHMI ke depan harus dibangun dengan kultur transparansi, kedekatan dengan kader, dan kesediaan menerima kritik publik.
“Kritik konstruktif harus dipandang sebagai instrumen koreksi dan pembelajaran organisasi, bukan ancaman,” katanya.
Menutup pernyataannya, Ade mengajak seluruh kader KAHMI menjaga etika pengabdian dan menjauhkan organisasi dari kepentingan pragmatis jangka pendek.
“Kita bukan pemilik organisasi. Kita hanya sedang diberi amanah untuk menjaga kepercayaan dan marwah KAHMI,” ujar Ade.(Red)
