labuhanbatukini.id, LABUHANBATU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu mulai memetakan kekuatan pesisirnya dengan mendata 25 desa di tiga kecamatan yang diproyeksikan menjadi kandidat program nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Langkah ini menjadi sinyal keseriusan daerah dalam “merebut” program strategis dari pemerintah pusat guna mendongkrak ekonomi nelayan.
Pendataan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap, S.Sos, di ruang rapat Bupati, Senin (27/4/2026).
Forum ini menjadi tahap krusial untuk menyaring desa prioritas sebelum diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program KNMP sendiri merupakan agenda nasional yang menyasar transformasi kawasan pesisir melalui pembangunan permukiman layak, penguatan rantai produksi perikanan, hingga akses pemasaran yang lebih luas. Pemerintah pusat menargetkan ratusan hingga ribuan kampung nelayan terbangun dalam beberapa tahun ke depan.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Kita bicara penguatan ekonomi nelayan dari hulu ke hilir, termasuk pengolahan hasil laut dan peningkatan kapasitas SDM,” tegas Zaid dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, desa-desa yang masuk dalam pendataan memiliki potensi kelautan yang signifikan dan didukung oleh dominasi mata pencaharian sebagai nelayan. Namun demikian, penetapan desa prioritas akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dasar dan dukungan kelembagaan di tingkat lokal.
Kepala Bappeda Labuhanbatu, Nelson M. Bangun, menilai program ini berpotensi menjadi “game changer” bagi wilayah pesisir jika dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, KNMP dapat mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru berbasis kelautan.
“Kalau ini disetujui pusat, dampaknya bukan hanya pada permukiman, tapi juga perputaran ekonomi masyarakat nelayan. Ini peluang besar yang harus dimaksimalkan,” ujarnya.
Pemkab Labuhanbatu, lanjut Nelson, akan segera merampungkan proposal resmi sebagai syarat pengajuan ke KKP. Dokumen tersebut akan memuat hasil verifikasi lapangan, potensi desa, hingga rencana pengembangan kawasan nelayan terpadu.
Meski demikian, tantangan tak ringan menanti. Persaingan antar daerah untuk mendapatkan program KNMP diperkirakan ketat, sementara kesiapan daerah menjadi faktor penentu dalam penilaian pemerintah pusat.
Dengan langkah awal ini, Pemkab Labuhanbatu kini berpacu dengan waktu untuk memastikan 25 desa yang didata benar-benar memenuhi kriteria, sekaligus mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa kawasan pesisir Labuhanbatu layak menjadi bagian dari proyek strategis nasional tersebut.(MS)
