Labuhanbatukini.id, Batam — Apkasi Otonomi Ekspo (AOE) ke XVII Tahun 2026 yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) resmi ditutup pada Selasa (20/1/2026) di Ballroom Aston Hotel, Jalan Sriwijaya, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Agenda nasional yang diikuti ratusan pemerintah kabupaten ini kembali menegaskan peran strategis daerah dalam mendorong otonomi yang tidak berhenti pada wacana, tetapi berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Labuhanbatu hadir langsung dalam penutupan kegiatan dan menilai AOE XVII sebagai ruang penting bagi daerah untuk memperjuangkan kepentingannya di tengah tantangan fiskal, ketimpangan pembangunan, dan kompetisi investasi antarwilayah. Ia menegaskan, expo ini tidak sekadar ajang pameran potensi, melainkan forum konsolidasi kekuatan daerah.
“AOE harus menjadi instrumen nyata bagi daerah untuk memperluas kerja sama, menarik investasi, dan memperkuat ekonomi lokal. Ini bukan hanya soal promosi, tetapi bagaimana otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati Labuhanbatu.
Menurutnya, partisipasi Kabupaten Labuhanbatu dalam AOE XVII merupakan komitmen pemerintah daerah untuk tidak pasif menunggu kebijakan pusat, melainkan aktif menawarkan potensi unggulan di sektor investasi, pariwisata, UMKM, serta inovasi pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam penutupan kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten, narasumber, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan AOE sebagai forum strategis advokasi kepentingan daerah di tingkat nasional.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang secara resmi menutup kegiatan tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah harus menghasilkan output konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan.
“Harapannya, Apkasi Otonomi Ekspo mampu melahirkan solusi atas persoalan nyata di daerah dan mendorong terwujudnya Asta Cita menuju daerah yang sejahtera,” ujar Tito.
Selama tiga hari pelaksanaan, AOE XVII diisi forum dialog interaktif yang menghadirkan sejumlah pejabat strategis negara, mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri PUPR, Kepala BKN, hingga Ketua Komisi II DPR RI. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi kepala daerah untuk menyuarakan persoalan krusial, termasuk kewenangan daerah, pendanaan pembangunan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
AOE XVII 2026 menutup rangkaiannya dengan harapan besar: otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebatas regulasi, tetapi sebagai kekuatan nyata yang mendorong kemandirian dan keadilan pembangunan di seluruh kabupaten di Indonesia.(MS)
