Labuhanbatukini.id, Rantauprapat — Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, secara tegas mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), menyusul keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026/2027.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Forum CSR Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (6/4/2026), di hadapan pimpinan organisasi perangkat daerah dan perwakilan perusahaan.
“Kebutuhan pembangunan tidak sebanding dengan kemampuan APBD. Karena itu, kontribusi dunia usaha melalui CSR menjadi penting dan tidak bisa lagi bersifat sukarela semata, tetapi harus terarah dan berdampak,” tegas Jamri.
Pemkab Labuhanbatu, lanjutnya, telah lebih dulu menyodorkan dokumen RKPD non-APBD Tahun 2026 kepada perusahaan sejak Oktober 2025. Sejumlah perusahaan disebut telah merespons, namun belum diungkap secara rinci bentuk maupun nilai komitmen yang diberikan.
Forum ini ditargetkan menghasilkan kesepakatan konkret terkait pembiayaan program prioritas 2026 sekaligus merumuskan arah dukungan CSR untuk tahun 2027.
Adapun sektor yang menjadi fokus meliputi layanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga mitigasi bencana.
Meski demikian, belum adanya keterbukaan terkait porsi kontribusi masing-masing perusahaan memunculkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR di daerah. Tanpa kejelasan tersebut, efektivitas program kolaboratif berpotensi sulit diukur.
Sejumlah peserta forum dari kalangan dunia usaha yang hadir belum memberikan tanggapan terbuka terkait dorongan pemerintah daerah tersebut.
Pemerintah daerah berharap forum ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan komitmen nyata yang dapat dieksekusi dan diawasi bersama.
“Kita butuh kolaborasi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Bukan sekadar formalitas,” ujar Jamri.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis yang dipimpin Asisten II Setdakab untuk menginventarisasi usulan program serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan.(Red)
